WASPADA ! PENIPUAN PENGADAAN CPNS DAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS YANG MENGATAS NAMAKAN PEJABAT BKD, INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI (0766) 21072

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Drs. H. BURHANUDDIN, MHPEMBINA UTAMA MADYA


Selanjutnya

Visi & Misi Badan Kepegawaian Daerah

  V I S I : “PEGAWAI BERKUALITAS, NETRAL, DAN SEJAHTERA TAHUN 2015”   M I S I : 1. Meningkatkan kualitas / kapasitas sumberdaya manusia aparatur; 2. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian; 3. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian ; 4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur.    


Selanjutnya

Sambutan, Visi & Misi dan Falsafah Negeri Junjungan

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau, dengan Ibu Kota Bengkalis. Sejak dahulunya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar baik sektor migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata. Disamping kaya akan potensi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang strategis, karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura...


Selanjutnya
012
Berita Baru
PENGUMUMAN PENTING : Implementasi e-PUPNS Tahun 2015 »e-PUPNS merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. DASAR HUKUM e-PUPNS Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik tahun 2015 LATAR BELAKANG Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 -> perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal setiap 10 tahun sekali ; Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatan dan memelihara keakurasian data ; Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awareness/ownership) PNS terhadap data kepegawaiannya ; Menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN ; Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen kepegawaian termasuk didalamnya manajemen ASN ; Kebutuhan spesifik data (data stakeholder PNS seperti Perumahan, BPJS, KPE, Pendidikan dsj.) TUJUAN —Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. SANKSI Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan pelayanan mutasi kepegawaian tidak akan diproses (Perka BKN No:19 Tahun 2015). Selengkapnya kunjungi http://pupns.bkn.go.id (http://pupns.bkn.go.id/) Download : Surat Edaran Implementasi e-PUPNS Tahun 2015 (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=162 Itemid=28) Tahapan Proses e-PUPNS Tahun 2015 Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=160 Itemid=28) Format Permintaan Hak Akses Verifikator Level 1 (SKPD/Unit Kerja) (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=161 Itemid=28) Peraturan Kepala BKN No.19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan e-PUPNS (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=163 Itemid=28) Buku Petunjuk e-PUPNS Users (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=158 Itemid=28) Buku Petunjuk e-PUPNS Admin dan Verifikator (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=164 Itemid=28) Buku Petunjuk e-PUPNS Helpdesk (index.php?option=com_docman task=doc_download gid=159 Itemid=28)  Thursday, 27 August 2015 15:30

Amanah Hari ini

image

"Harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan (ambisius, tamak) maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang." (HR. Bukhari)

PENTING .! PNS WAJIB IKUTI E-PUPNS 2015

image






Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan pelayanan mutasi kepegawaian tidak akan diproses (Perka BKN No:19 Tahun 2015). Baca Selengkapnya...

E-PUPNS Tahun 2015

PENTING : Monitoring Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011

  • PDF

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri SIpil disebutkan bahwa "Setiap PNS Wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahun Instansi".

Download Lampiran Surat Edaran

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

TASPEN : Jadwal Mobil Layanan dan Titik LayananTahun 2016

  • PDF

Menindaklanjuti Surat Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Pekanbaru Nomor : SRT-20/C.2.5/012016 tanggal 11 Januri 2016 Perihal Jadwal Mobil Layanan Taspen dan Titik Layanan Taspen guna meningkatkan Pelayanan kepada para peserta Taspen.

Download Lampiran Surat Edaran

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Penerimaan Calon Praja IPDN 2015

  • PDF
User Rating: / 2
PoorBest 

Seleksi Penerimaan Calon Praja (SCPC)  Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  Tahun 2015/2016 akan dilakukan secara online  melalui website http://spcp.ipdn.ac.id

SURAT EDARAN : Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Periode 2016-2021

  • PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 970/BKD-PK/2015/949 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Periode 2016-2021 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/4211/SJ tanggal 4 Agustus 2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Download Lampiran Surat Edaran

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

PENGUMUMAN PENTING : Implementasi e-PUPNS Tahun 2015

  • PDF
User Rating: / 2
PoorBest 


e-PUPNS merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

DASAR HUKUM e-PUPNS

  • Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik tahun 2015

LATAR BELAKANG

  • Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 -> perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal setiap 10 tahun sekali ;
  • Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatan dan memelihara keakurasian data ;
  • Membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awareness/ownership) PNS terhadap data kepegawaiannya ;
  • Menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN ;
  • Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen kepegawaian termasuk didalamnya manajemen ASN ;
  • Kebutuhan spesifik data (data stakeholder PNS seperti Perumahan, BPJS, KPE, Pendidikan dsj.)

TUJUAN

—Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

SANKSI

Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan pelayanan mutasi kepegawaian tidak akan diproses (Perka BKN No:19 Tahun 2015). Selengkapnya kunjungi http://pupns.bkn.go.id

Download :

Page 1 of 25